Fenomena pejabat publik di perusahaan tambang

Oleh: Vega Aulia Pradipta

Ada yang menarik di acara RUPS Tahunan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang digelar Kamis lalu (16/5). Sosok mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo terlihat hadir di sana. Usai RUPS, saya menghampirinya dan beliau nampak sedikit terkejut. “Ehh kok kamu ada di sini?,” tanyanya. Saya pun menjawab singkat bahwa saya sekarang liputan di bursa, tidak cover sektor ESDM lagi. Spontan saya langsung balik bertanya, Ibu sendiri kok ada di sini? Jawabnya, “Iya ya, saya sendiri kok ada di sini ya?,” ujarnya sambil bercanda dan tertawa, khas seperti biasanya ketika beliau masih menjabat sebagai Dirjen Migas. Uniknya, pada saat yang bersamaan pada hari Kamis itu sedang berlangsung acara Pameran dan Konvesi Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IPA) yang ke-37 di JCC. Ingatan saya langsung terbang ke tahun lalu. Biasanya, Evita akan selalu hadir di acara itu karena itulah hajatan besar sektor migas Indonesia yang diselenggarakan setiap setahun sekali.

Pertanyaan soal kehadiran Evita di RUPS DSS terjawab saat Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan DSS Hermawan Tarjono mengatakan bahwa RUPS sudah menyetujui pengangkatan Evita sebagai Wakil Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen perseroan. Menurut Hermawan, Evita memiliki background yang sangat kuat di sektor energi dan migas. Perseroan berharap Evita bisa memberikan masukan-masukan yang berarti kepada DSS yang notabene bergerak di bidang energi, pertambangan, dan infrastruktur. “Kalau kita punya orang yang background-nya kuat di bidang energi, kita harap beliau bisa memberi masukan-masukan buat perkembangan DSS di masa depan,” ujarnya.

Pertanyaan pertama yang terlintas kala itu adalah: apakah DSS berminat masuk di bidang migas, dengan menggandeng Evita masuk di jajaran komisaris? Migasnya di hulu atau hilir? Hermawan dengan halus mengatakan bahwa pihaknya terus mengkaji peluang-peluang yang ada, tapi belum sampai ke arah mengincar suatu blok migas tertentu. “Itu terlalu jauh. Tapi kita selalu terbuka dengan berbagai peluang yang ada, masih menjajakilah. Saat ini tetap konsentrasinya ke ketenagalistrikan dan batu bara,” ujar Hermawan.

Menurutnya, DSS saat ini masih fokus menggarap proyek PLTU mulut tambang Sumsel 5 berkapasitas 2×150 MW yang diperkirakan menelan investasi hingga lebih dari US$400 juta. Tahun lalu, anak usaha perseroan PT DSSP Power Sumsel sudah mendapatkan dana pinjaman dari China Development Bank sebesar US$318 juta untuk pembangunan PLTU tersebut yang ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2015. Perseroan juga sedang memproses backdoor listing anak usaha, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) di bursa efek Singapura. Selain itu, perseroan juga sedang berupaya mengembangkan unit bisnis multimedianya, PT Mora Quatro Multimedia.

Adapun berdasarkan laporan keuangan perseroan per 31 Desember 2012, portofolio bisnis DSS yang masih tergabung dalam Grup Sinarmas ini belum ada yang menyentuh bidang migas. Perolehan pendapatan perseroan tahun lalu sebesar US$629,23 juta, paling banyak masih disumbang dari sektor pertambangan dan perdagangan batu bara US$433,76 juta, sisanya dari penyediaan tenaga uap dan listrik, sewa alat berat, dan pendapatan lainnya.

Kembali ke Evita, dulu saat masih Dirjen Migas, Evita juga diketahui menjabat sebagai komisaris PT Pertamina (Persero). Kini, Evita menambah panjang daftar mantan pejabat publik yang masuk di jajaran komisaris perusahaan yang berbasis sumber daya alam. Sebut saja mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring yang menjadi komisaris PT Petrosea Tbk (PTRO), anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY). Lalu ada mantan Dirjen Minerba lainnya, Bambang Setiawan yang menjadi Komisaris Independen GEMS dan sederet perusahaan lainnya. Kemudian ada mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang menjadi Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) serta mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal yang menjadi Presiden Komisaris PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA).

Di luar itu, pejabat yang hingga kini masih menjabat pun ada yang ‘merangkap jabatan’ sebagai komisaris perusahaan tambang. Sebut saja Dirjen Minerba yang sekarang, Thamrin Sihite yang juga merupakan komisaris PTBA. Lalu ada plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menjadi komisaris PT Antam Tbk (ANTM) dan komisaris Pertamina. Ada juga Kepala Badan Geologi R. Sukhyar yang masih aktif menjadi Komisaris Utama Antam. Berikutnya, ada Amir Sambodo yang merupakan staf ahli Kemenko Perekonomian, yang meski bukan sebagai komisaris, tapi beliau juga merupakan Direktur Independen NonExecutive Bumi Plc. Seperti diketahui, Bumi Plc adalah induk usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Berau Coal Tbk (BRAU), yang tercatat di London.

Tapi tunggu dulu, ternyata bukan hanya sebatas mantan pejabat publik saja yang masuk perusahaan tambang. Ada juga sejumlah mantan pejabat kepolisian yang duduk di kursi komisaris perusahaan tambang. Sebut saja, Komjen (Purn) Insmerda Lebang, mantan Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Sulawesi Utara dan Wakapolda Sumatera Utara, yang saat ini menjadi Komisaris Utama PT Timah Tbk (TINS). Selain itu, Komisaris Timah lainnya ada juga Erfi Triassunu, seorang mantan staf khusus KASAD yang saat ini masih aktif menjadi Deputi Bidang Dalam Negeri Badan Intelijen Negara (BIN). Tapi di sisi lain, ada juga komisaris Timah lainnya yaitu Suryadi Saman, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Biasakah fenomena seperti ini?
Menurut analis Universal Broker Satrio Utomo, pengangkatan dewan komisaris suatu perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Menurutnya, memang diperlukan semacam figur yang bisa menduduki posisi komisaris. “Kalau figur dia sudah sukses di pemerintahan, dia juga pasti memiliki relasi atau koneksi yang bisa digunakan perusahaan untuk kebutuhan melobi,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (17/5). Selain itu, figur itu pasti sudah memiliki visi yang jelas di industri yang sudah dikuasainya. Satrio Utomo mengatakan peran komisaris lebih ke arah melakukan pengawasan dan harus bisa menjadi partner dari dewan direksi agar emiten itu ke depannya bisa memiliki kinerja yang lebih bagus. “Saya rasa sekarang sudah lewat era di mana komisaris hanya dijadikan ‘boneka’ atau hanya sebagai ‘pajangan’. Peran komisaris sekarang sudah beda, sekarang lebih menonjol perannya karena implementasi GCG perusahaan juga sudah lebih bagus dibandingkan jaman dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Timah Agung Nugroho mengatakan diangkatnya komisaris dari kalangan mantan pejabat kepolisian serta orang BIN adalah kewenangan pemerintah selaku pemegang saham perseroan. “Komisaris adalah perpanjangan tangan pemerintah sebagai pengawas di perusahaan. Mungkin pertimbangan pemegang saham yakni Kementerian BUMN, adalah bahwa memang Timah perlu komisaris dari kalangan polisi, Angkatan Darat, BIN, dan sebagainya,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (17/5).

 

PS: daripada ngga dimuat trus ngga ada yang baca, saya publish sendiri aja deh🙂


About this entry